Sabtu 26 Juni 2021, Kepala Bagian Pengendalian pembangunan wilayah (Lalu Ismu) didampingi KTU (Nedi Goli) mewakili Karo AP menghadiri workshop terkait peningkatan akuntabilitas lingkup Prov. NTB dengan narasumber Ketua Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Ananada Juarsa, AK) di Kantor Bappeda Prov. NTB. . Penguatan implementasi SAKIP perangkat daerah Prov. NTB mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Ketua evaluator SAKIP Kemenpan-RB menyebutkan bahwa "penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 di Provinsi NTB sebenarnya telah berhasil menghemat anggaran ini terbukti bahwa Pemprov. NTB telah melakukan beberapa upaya perbaikan SAKIP namun beberapa indikator Kinerja utama masih belum selaras, ini yang menyebabkan penurunan nilai pada tahun 2020". Ananda menambahkan bahwa SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. . Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya, untuk bisa merubah paradigma kinerja pemerintah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tersebut. jelasnya. Dalam kesempatan itu, Ananda juga mengapresiasi upaya dan perjuangan Pemerintah Prov. NTB untuk dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya, "pasalnya untuk mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah".